REVITALISASI SDN GEMPOL 1 BANYUSARI MENUAI SOROTAN, DANA BELUM TURUN NAMUN RUANG KELAS SUDAH DIBONGKAR, MATERIAL BEKAS DIDUGA DIJUAL


KARAWANG –Lintasjabar   Pelaksanaan program revitalisasi di SDN Gempol 1, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, mulai menuai perhatian publik. Sejumlah pertanyaan muncul terkait tahapan pelaksanaan pekerjaan, khususnya mengenai pembongkaran ruang kelas yang disebut telah dilakukan, sementara menurut keterangan yang diterima awak media, dana program tersebut belum turun.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak sekolah. Dalam upaya memperoleh penjelasan, awak media juga menyoroti keberadaan material bekas hasil pembongkaran, seperti genteng, kaca, serta kayu yang sebelumnya merupakan bagian dari bangunan sekolah.

Berdasarkan informasi di lapangan, material bekas pembongkaran tersebut diduga telah diperjualbelikan. Bahkan, ketika awak media mencoba meminta penjelasan kepada seorang sopir yang sedang melakukan aktivitas pengangkutan, sopir tersebut menyampaikan bahwa material bekas itu dapat dibeli.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah penjualan material bekas tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat atau keputusan resmi pihak sekolah dan pengelola program? Siapa yang berwenang menentukan pemanfaatan hasil bongkaran tersebut, serta ke mana hasil penjualannya dipertanggungjawabkan?

Awak media juga mencoba menghubungi pihak sekolah melalui pesan WhatsApp guna meminta klarifikasi mengenai status pencairan dana, mekanisme pembongkaran, serta pengelolaan material bekas. Namun, hingga berita ini disusun, pihak sekolah belum memberikan penjelasan yang dapat menjawab seluruh pertanyaan tersebut.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DIPERTANYAKAN

Dalam pelaksanaan program revitalisasi fasilitas pendidikan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Material hasil pembongkaran merupakan bagian yang perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan program, dokumen pekerjaan, serta status kepemilikannya.

Apabila material bekas masih memiliki nilai ekonomis, pengelolaannya harus memiliki dasar yang jelas, termasuk mekanisme pencatatan, persetujuan, dan pertanggungjawaban hasil penjualannya apabila memang diperbolehkan.


Publik berhak mengetahui apakah proses pembongkaran dan pengelolaan material tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

MENUNGGU KLARIFIKASI PIHAK TERKAIT

Awak media berharap Kepala SDN Gempol 1, panitia pembangunan, serta dinas pendidikan terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab antara lain:

1. Apakah pembongkaran ruang kelas telah mendapatkan persetujuan sesuai prosedur?

2. Benarkah dana revitalisasi belum dicairkan ketika pembongkaran dilakukan?

3. Apakah penjualan material bekas telah melalui kesepakatan atau persetujuan resmi?

4. Berapa nilai penjualan material bekas dan ke mana hasilnya dialokasikan?

5. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan material hasil pembongkaran?

Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya menjalankan fungsi pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  Red



Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال